Sejarah Demokrasi Di Indonesia Sejak Era Proklamasi

Mendekati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-65, menarik untuk mengulas kembali sejarah demokrasi di Indonesia. Dinamika politik tanah air selalu disertai dengan polemik antar pemangku kepentingan dan tidak jarang menimbulkan tanda tanya besar. Bahkan tidak sedikit dari pertanyaan-pertanyaan itu yang tetap tidak terjawab sampai sekarang.

Sejak Ir. Soekarno dan Moh. Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 silam, perjalanan bangsa Indonesia dalam menerapkan demokrasi mengalami pasang surut. Ada banyak momentum besar yang tercatat rapi dalam sejarah. Secara garis besar, momentum-momentum tersebut terbagi ke dalam 4 periode berikut.

4 Periode Penting Dalam Sejarah Demokrasi Di Indonesia

Demokrasi Parlementer (1945-1959)

Periode ini merupakan fase paling awal dalam sejarah demokrasi di Indonesia dalam menjalankan pemerintahan sejak terlepas dari kolonial Belanda. Pada masa ini, partai politik memegang peran yang sangat dominan. Sayangnya, momen ini juga diwarnai dengan fragmentasi para tokoh politik berdasarkan agama dan kesukuan. Sehingga dikeluarkanlah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menginstruksikan untuk kembali kepada UUD 1945.

Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Usai dikeluarkannya Dekrit Presiden, sejarah demokrasi di Indonesia memasuki babak baru. Kewenangan Presiden dalam pemerintahan sangat besar dan tidak mudah diintervensi. Kelemahan dari sistem ini adalah potensi penyimpangan seperti pengangkatan presiden seumur hidup. Pada masa itu, nama besar Ir. Soekarno sebagai proklamator kemerdekaan sangat diagungkan oleh masyarakat.

Orde Baru

Istilah orde baru pasti sudah tidak asing lagi bagi masyarakat kita. Momen ini merupakan salah satu periode paling historis dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Pada masa ini, pemerintahan sangat didominasi oleh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang sekarang kita kenal sebagai Tentara Republik Indonesia (TNI). Presiden Soeharto pada masa itu memegang tampuk kekuasaan yang sangat dominan.

Pengambilan keputusan sangat tersentralisasi. Peran partai politik sangatlah lemah, hanya Golkar yang tetap berkuasa pada masa itu. Bahkan bisa dikatakan bahwa Presiden Soeharto memiliki kekuasaan mutlak terhadap jalannya pemerintahan di Indonesia. Sebagai negara demokrasi, pemilihan umum tetap diselenggarakan. Namun dengan kekuatan Golkar yang begitu besar, Presiden Soeharto selalu terpilih untuk menjabat sebagai presiden di setiap periode.

Reformasi

Pemerintahan Soeharto yang cenderung otoriter memicu demonstrasi besar-besaran di berbagai wilayah di Indonesia. Demonstrasi dipelopori oleh kalangan mahasiswa dan diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat. Momen ini tercatat sebagai sejarah kelam sekaligus babak baru bagi rakyat Indonesia untuk benar-benar merasakan kehidupan demokratis. Usai turunnya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan, sejarah demokrasi di Indonesia mulai menampakkan titik terang.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah demokrasi di Indonesia, rakyat mendapatkan haknya sebagai warga negara untuk memilih presiden secara langsung. Pemilu pertama diselenggarakan pada tahun 2004. Dengan jumlah penduduk Indonesia yang sangat banyak, momen ini tercatat sebagai pesta demokrasi terbesar di dunia. Pemilihan anggota parlemen pun diserahkan kepada rakyat dan terus berlanjut sampai sekarang.

Memetik Hikmah Dari Sejarah Demokrasi Di Indonesia

Selain memupuk rasa nasionalisme, wawasan mengenai sejarah juga sepatutnya menjadi bahan perenungan bagi masyarkat Indonesia. Periode-periode awal merupakan proses metamorfosis yang pasti dialami oleh setiap bangsa yang baru saja merdeka. Semestinya kita berkaca pada momen-momen silam dalam mencegah dan mengatasi berbagai konflik kepentingan yang berdampak buruk pada tatanan pemerintahan.

Menjelang usia yang ke-65, memupuk kembali nasionalisme dan kesadaran bernegara menjadi pekerjaan rumah yang mesti kita kerjakan secara kolektif. Berkaca pada sejarah demokrasi di Indonesia, kita bergerak maju menuju masyarakat yang lebih demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.